BEKASI JejakMediaNews.com – Konflik pengelolaan lapak UMKM pada kegiatan Car Free Day (CFD) Bazaar di kawasan Kota Harapan Indah, Bekasi, memasuki babak baru.
Aliansi pedagang bersama pengelola kegiatan (event organizer/EO) melayangkan surat pernyataan mosi tidak percaya kepada jajaran manajemen komersial dan hukum PT Hasana Damai Putra (HDP), Jumat (26/6/2026).
Langkah tersebut dilakukan setelah muncul dugaan pemutusan kerja sama secara sepihak terhadap koordinator kegiatan CFD yang selama ini mengelola aktivitas ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Polemik itu turut memicu keresahan para pedagang yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan CFD setiap akhir pekan.
Pihak EO menilai penghentian kerja sama dilakukan tanpa mekanisme evaluasi maupun pembahasan bersama sebagaimana lazimnya hubungan kemitraan.
Selain itu, sejumlah pedagang turut menyampaikan keberatan atas sistem pengelolaan dan biaya operasional yang dinilai membebani pelaku usaha.
Berdasarkan keterangan pihak EO, kerja sama pengelolaan CFD sebelumnya dituangkan dalam Letter of Intent (LOI) yang disebut berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 25 Januari 2026 hingga 24 Januari 2031.
Namun, di tengah masa pelaksanaan kerja sama tersebut, pihak EO mengaku menerima surat peringatan yang kemudian berujung pada penghentian kerja sama.
Nelson Juayandi, yang mengaku menjabat sebagai Koordinator Event Paguyuban UMKM CFD Kota Harapan Indah, mengatakan dirinya diberhentikan tanpa didahului evaluasi ataupun pertemuan resmi.
Menurut Nelson, alasan penghentian kerja sama berkaitan dengan dugaan kelebihan jumlah tenant atau pedagang yang berjualan di kawasan CFD. Namun, ia membantah tuduhan tersebut.
