Menurutnya, akumulasi biaya tersebut menjadi beban tambahan bagi sebagian besar pelaku UMKM yang mengandalkan penjualan mingguan untuk menopang keberlangsungan usaha mereka.
Selain itu, sejumlah pedagang juga mempertanyakan realisasi berbagai program pendukung yang sebelumnya disebut akan diberikan kepada peserta CFD.
Mereka berharap terdapat transparansi mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan serta penggunaan dana yang telah dibayarkan para pedagang.
Atas dasar itu, para pedagang mendesak agar dilakukan mediasi terbuka yang melibatkan seluruh pihak, termasuk manajemen perusahaan, pengelola kegiatan, serta instansi pemerintah terkait.
Mereka berharap penyelesaian dilakukan melalui dialog sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pelaku usaha.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak PT Hasana Damai Putra telah dilakukan.
Namun hingga berita ini disusun, pihak manajemen belum memberikan keterangan resmi.
Petugas keamanan perusahaan yang ditemui awak media hanya menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar mengenai persoalan tersebut.
“Untuk masalah ini kami belum dapat memberikan komentar (no comment),” ujar petugas keamanan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari jajaran direksi maupun manajemen PT Hasana Damai Putra terkait dugaan penghentian kerja sama secara sepihak, keberatan para pedagang, maupun surat pernyataan mosi tidak percaya yang disampaikan aliansi pedagang dan pihak EO.
