Menurutnya, pengelolaan program makanan bergizi harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kalimantan Barat, terutama di wilayah pedalaman yang memiliki tantangan distribusi bahan pangan.
Ia menilai perencanaan menu dan sistem distribusi tidak dapat disamaratakan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Ketersediaan bahan pangan, waktu distribusi, serta kesiapan dapur layanan harus diperhitungkan secara matang untuk menghindari persoalan kualitas makanan.
LAKI juga menyoroti kasus dugaan keracunan makanan yang disebut melibatkan ratusan siswa.
Peristiwa tersebut, kata dia, telah memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG di Kalbar.
“Kejadian ini harus diusut tuntas. Perlu kejelasan mengenai tanggung jawab dan evaluasi agar tidak terulang kembali,” katanya.
