“Kami mendapat informasi dari warga bahwa ada indikasi tenaga kerja yang dipekerjakan PT Grenex berasal dari luar daerah. Ini tentu sangat disayangkan, karena seharusnya perusahaan bisa memberi prioritas bagi warga lokal, terlebih proyek ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat, yaitu air bersih,” ujar Saparudin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspirasi agar perusahaan memprioritaskan warga lokal tidak hanya bersifat tuntutan masyarakat semata, tetapi juga memiliki dasar hukum. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Ini bukan sekadar permintaan. Regulasi daerah sudah mengatur hal itu. Kami mendesak PT Grenex agar lebih transparan dalam rekrutmen dan membuka ruang dialog dengan masyarakat serta Disnaker Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
GP Ansor juga meminta PT Grenex melakukan evaluasi internal terhadap kebijakan rekrutmen tenaga kerja dan, bila perlu, menyusun komitmen tertulis untuk memberi peluang lebih besar bagi masyarakat sekitar proyek.
“Langkah tersebut penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat setempat,” tambahnya.
