“OTT dilakukan KPK, barang bukti ditemukan KPK, tapi tiba-tiba perkara ditarik dengan dalih sprindik Kejaksaan Agung terbit 17 Desember 2025. Kalau serius, kenapa tidak sejak awal?” kritiknya.
Selain itu, massa aksi menyinggung OTT KPK di Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2025 yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berinisial APN dan Kasi Intel berinisial AB atas dugaan pemerasan. Menurut SAKSI, rentetan OTT tersebut menunjukkan adanya problem serius di tubuh institusi kejaksaan.
“Ini alarm keras bagi reformasi penegak hukum. Jangan ada standar ganda,” tegas Yuliano.
SAKSI juga mengecam dugaan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan yang dinilai mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional serta merusak iklim investasi dan demokrasi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. SAKSI memastikan akan terus mengawal kasus ini dan menggelar aksi lanjutan apabila KPK dinilai lamban dan tidak transparan dalam menuntaskan perkara OTT tersebut. (Red)
