“Saya sampaikan hari ini bahwa Pemerintah Kota Bekasi selalu menerima apa yang menjadi masukan dan saran dari masyarakat. Kami bukan pemerintah yang anti kritik,” tegas Tri Adhianto.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi selama ini terus berupaya menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Selama ini Pemerintah Kota Bekasi selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan hal-hal yang positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi juga telah membuka berbagai kanal komunikasi dan pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
“Sebagai contoh, kami membuka kanal komunikasi dan pengaduan 1×24 jam melalui berbagai platform, seperti Instagram, Facebook, dan akun resmi Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.
Tri Adhianto juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah, media, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Bekasi juga menekankan bahwa kita harus mampu menjalin kolaborasi bersama media dan organisasi kemasyarakatan agar dapat mewujudkan kemajuan pembangunan serta menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe, mengapresiasi semangat persatuan yang ditunjukkan para wartawan dari berbagai organisasi profesi, kelompok kerja, komunitas, dan paguyuban wartawan yang terlibat dalam penyelenggaraan HPN Bekasi Raya 2026.
“Kami melihat HPN Bekasi Raya bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi, memperkuat profesionalisme, dan membangun kebersamaan insan pers Bekasi Raya. Semoga sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Harris Bobihoe.
HPN Bekasi Raya 2026 mengusung tema “Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju”, yang menjadi semangat bersama untuk memperkuat persatuan insan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta mempererat kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.
