BEKASI, jejakmedianews.com – Polemik pencantuman kategori PERS pada kartu identitas (ID Card) pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 akhirnya mendapat respons resmi dari Panitia Besar (PB) Porprov.
Melalui pemberitaan di situs resmi Porprov Bekasi Kota 2026, Jumat (6/11/2026), PB Porprov mengakui adanya kekeliruan kategori kartu akses bagi pengelola media sosial OPD. Kartu yang semestinya menggunakan kategori OPD justru tercetak dengan kategori PERS disertai keterangan Media Sosial.
PB Porprov menyebut kekeliruan tersebut terjadi pada tahap persetujuan pencetakan. Tim Humas dan Media pun telah meminta agar kartu tersebut dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. PB Porprov juga menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.
Merespons hal tersebut, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, mengapresiasi keterbukaan PB Porprov yang telah mengakui kekeliruan dan mengambil langkah korektif.
Menurutnya, sejak awal kritik yang disampaikan PWI Bekasi Raya bukan untuk mempersoalkan keterlibatan ASN atau pengelola media sosial OPD dalam mendukung publikasi Porprov. Namun, persoalannya terletak pada ketepatan penggunaan kategori identitas yang tidak boleh dicampuradukkan.
“Persoalannya bukan ASN boleh atau tidak boleh melakukan dokumentasi dan publikasi. Silakan saja, karena itu bagian dari tugas kehumasan pemerintah. Tetapi jangan sampai identitas humas OPD disamakan dengan identitas PERS. Keduanya memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang berbeda,” tegas Ade Muksin, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan batasan mengenai pengertian pers dan wartawan.
Pasal 1 angka 1 UU Pers menjelaskan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sedangkan Pasal 1 angka 4 mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Selain itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
